Daftar Isi Transkrip
Transcript Table of Contents
🎙️ Pewawancara (Bang Ben)
Selamat datang kembali di Realpolitik, podcast yang mendiskusikan fakta apa adanya dari kacamata realisme politik. Dalam episode kali ini, kita kedatangan tamu spesial, Hamdan Hamedan, Tenaga Ahli Utama dari Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) sekaligus pakar yang tersertifikasi dalam studi Non-Proliferasi. Kita akan membedah realitas di balik narasi global mengenai nuklir: Apakah benar nuklir hanya milik negara-negara tertentu?
Welcome back to Realpolitik, a podcast discussing facts as they are through the lens of political realism. In this episode, we welcome special guest Hamdan Hamedan, Principal Expert at the Government Communication Agency and certified Non-Proliferation Studies scholar. We will dissect the reality behind global nuclear narratives: Is nuclear really exclusive to certain states?
🎙️ Pewawancara (Bang Ben)
Brother, kita kedatangan Bang Hamdan Hamedan. Welcome, Bang. Kita di sini mazhabnya political realism. Di sini kita mazhabnya Makaveli. Jadi ini adalah Abang Hamdan Hamedan, tenaga ahli dari Badan Komunikasi Pemerintah ya. Ring 1,5 — ring satunya Bang Kudari. Iya iya iya. My personal friend gitu. Kita sering membicarakan Machiavelli, kita sering membicarakan Thukidides yang nanti kita bakal ekspor juga.
Oh iya. Untuk penonton, Abang Hamdan ini juga salah satu dari individual di Indonesia, delapan individu di Indonesia ya yang menerima sertifikat James Martin Center for Nuclear Nonproliferation Studies. Jadi beliau ini tersertifikasi untuk berbicara mengenai nuklir nonproliferasi.
Tapi hari ini kita ngundang Abang nih untuk berbicara tentang konflik geopolitik yang sedang berlangsung saat ini antara Amerika Serikat sama Iran. Kan perang terus berlangsung, sudah gitu kita lihat dolar mulai naik, belum tahu juga kalau misalkan bakal naik harga BBM atau gimana. Tapi kita bakal lebih fokus kepada perang yang terjadi di sana, bukan dampaknya ke sini. Mungkin nanti kita akan ekspor dikit tentang strategi Pak Prabowo untuk mengatasi ketidakpastian (uncertainty) ini dalam konflik geopolitik ini.
Tapi kita buka dulu deh dengan pertanyaan: apa sih latar belakang dari konflik Amerika Serikat dan Iran ini yang perlu diketahui oleh masyarakat, dan kenapa konflik ini tuh bisa berlangsung selama bertahun-tahun? Kita melihat konflik antara Amerika dan Iran dari revolusi Iran, dan eskalasi lagi pas ada JCPOA yang akan kita bahas juga tahun 2014. Silakan.
Brother, we welcome Bang Hamdan Hamedan. Welcome. We follow the school of political realism here. The school of Machiavelli. This is Bang Hamdan Hamedan, expert from the Government Communication Agency. Tier 1.5 — Tier 1 is Bang Kudari. Yes, my personal friend. We often discuss Machiavelli, Thucydides, which we'll explore later too.
Yes. For the audience, Bang Hamdan is one of only eight individuals in Indonesia to receive the James Martin Center for Nuclear Nonproliferation Studies certification. So he is certified to speak on nuclear nonproliferation.
But today we invite him to discuss the ongoing geopolitical conflict between the United States and Iran. The war continues, we see the dollar rising, not sure yet if fuel prices will go up. But we'll focus more on the conflict there, not its local impact. Maybe later we'll briefly touch on President Prabowo's strategy to navigate this uncertainty.
Let's open with a question: what is the background of the US-Iran conflict that the public needs to know, and why has it lasted for years? We see it from the Iranian Revolution, and escalation with JCPOA in 2015. Please go ahead.
👤 Narasumber (Bang Hamdan Hamedan)
// Tenaga Ahli Utama BKP · Sertifikasi JMCNS
// Principal Expert BKP · JMCNS Certified
Terima kasih atas kesempatannya. Iya, Bang Ben. Saya nyimak aja kayaknya, Bang.
Jadi pertanyaannya loaded ya. Ada aspek konflik militer atau perang dan juga ada aspek tentang apakah suatu negara itu berhak melakukan pengayaan nuklir. Itu kan yang sebenarnya menjadi cracks-nya.
Kalau kita step back sedikit, lihat catatan dari sejarawan Will dan Ariel Durant, penulis dari buku Lesson of History. Dia mengatakan selama 3.400 tahun sejarah manusia, sejarah peradaban manusia yang tercatat, hanya 260-an tahun dunia ini tidak diliputi awan kegelapan perang. Bayangkan 3.400 tahun, 260 tahun damai. Jadi 92% sejarah manusia yang tercatat itu diliputi perang. Oleh karenanya dia mengatakan perang itu adalah salah satu konstanta yang ada dalam sejarah manusia. Terlepas setinggi apapun peradaban manusianya, terlepas apakah negara tersebut mengaku ataupun melaksanakan apa yang kita sebut sebagai demokrasi.
Thank you for the opportunity. Yes, Bang Ben. I'll listen.
The question is loaded. There's the military conflict aspect and whether a state has the right to enrich uranium. That's actually the crux of it.
Stepping back, historians Will and Ariel Durant in The Lessons of History noted that in 3,400 years of recorded human history, only about 260 years were without war. Imagine 3,400 years, 260 peaceful. So 92% of recorded history is covered in war. Hence, war is a constant in human history. Regardless of civilization's height, or whether states claim or practice democracy.
Nah, cumannya bedanya kalau dulu peradaban zaman dulu, kalau kita trace back 200.000 tahun yang lalu Homo Sapiens, mungkin perangnya pakai pentungan dan tombak. Lalu naik kelas menjadi pedang dan panah. Naik kelas lagi menjadi senjata api, tank, dan pesawat tempur. Tapi di satu titik di tahun 1945, suatu perubahan besar terjadi di mana manusia sudah menguasai cara untuk membelah dan menyatukan nuklir atom. Jadi manusia kini mempunyai kemampuan untuk menghancurkan bukan hanya dirinya sendiri tapi juga dunianya.
Makanya ketika Profesor Oppenheimer, pertama kali sebagai pemimpin dari Manhattan Project yang mengembangkan senjata nuklir pertama kali, dan dia melihat ciptaannya sendiri, kedahsyatan dari ledakan Trinity di mana kepulan jamur itu muncul, dia teringat sebuah kalimat dari Bhagavad Gita. Dia mengatakan: "I am become death, the destroyer of the world." Kurang lebih terjemahan lenturnya: "Saya telah menjelma menjadi kematian itu sendiri, sang penghancur dunia." Dan inilah realita yang terjadi sebetulnya.
Apakah boleh suatu negara mempunyai nuklir? Apakah suatu negara itu boleh melakukan pengayaan nuklir? Itu yang menjadi cracks-nya sebetulnya.
The difference is, ancient civilizations 200,000 years ago with Homo Sapiens, maybe fought with clubs and spears. Upgraded to swords and bows. Then to firearms, tanks, fighter jets. But in 1945, a major shift occurred where humanity mastered splitting and fusing atomic nuclei. So humans now possess the ability to destroy not just themselves but their world.
When Professor Oppenheimer, leading the Manhattan Project, saw his creation, the Trinity test blast with its mushroom cloud, he recalled a line from the Bhagavad Gita: "Now I am become Death, the destroyer of worlds." And this is the reality.
May a state possess nuclear weapons? May a state enrich uranium? That is the actual crack.
📌 Catatan Analitis: Paradoks Nuklir
📌 Analytical Note: Nuclear Paradox
Traktat NPT lahir dari ketakutan eksistensial 1970. Meskipun melarang proliferasi horizontal, traktat ini secara eksplisit menjamin hak damai (Pasal 4). Kontradiksi muncul ketika negara hegemon menginterpretasikan "hak damai" secara selektif berdasarkan aliansi geopolitik, bukan berdasarkan teks hukum internasional.
The NPT emerged from 1970s existential fears. While prohibiting horizontal proliferation, it explicitly guarantees peaceful rights (Article 4). Contradictions arise when hegemon states interpret "peaceful rights" selectively based on geopolitical alliances, not international legal text.
Nah, di tahun 1970-an disepakati traktat perjanjian nuklir oleh begitu banyak negara. Bahkan perjanjian ini adalah perjanjian dengan penandatangan terbanyak di dunia setelah UN Charter itself. Jadi apa sih sebetulnya intinya? Ada tiga.
Pertama, negara-negara yang telah memiliki senjata nuklir berjanji untuk melucuti senjata nuklirnya. Yang kedua, negara yang belum memiliki senjata nuklir berjanji untuk tidak pernah memiliki senjata nuklir. Lalu ketiga, nah ini artikel 4 menyebutkan: every member state has the inalienable rights to pursue nuclear technology for peaceful purposes.
Setiap negara yang menandatangani perjanjian traktat NPT ini mempunyai hak yang tidak bisa dicabut untuk mengembangkan teknologi nuklir untuk tujuan damai. Karena kita tahu nuklir itu mempunyai begitu banyak tujuan damai. Untuk medical isotope untuk mendeteksi penyakit-penyakit tertentu, kanker misalnya. Untuk pertanian, menghilangkan kuman ataupun penyakit yang ada di padi, di beras, di jagung. Dan ada juga memang untuk tujuan yang tidak damai, yaitu senjata. Ini kan yang sebetulnya isu terbesarnya.
In the 1970s, a nuclear treaty was agreed upon by so many nations. It's the most widely signed treaty after the UN Charter itself. What's the core? Three points.
First, nuclear-armed states pledge to disarm. Second, non-nuclear states pledge never to acquire weapons. Third, Article 4 states: every member state has the inalienable right to pursue nuclear technology for peaceful purposes.
Every NPT signatory has the unrevocable right to develop peaceful nuclear technology. We know nuclear has many peaceful uses: medical isotopes for detecting diseases like cancer. For agriculture, sterilizing pests in rice, corn. And yes, there are non-peaceful uses: weapons. This is actually the biggest issue.
Apakah Amerika Serikat percaya Iran sebagai negara penandatangan traktat perjanjian nuklir tetap pada komitmennya?
Nah, di tengah-tengah ini ada wasitnya sebetulnya, sesuai dengan isi dari traktat perjanjian nuklir itu sendiri. Wasitnya bernama IAEA. Di artikel 3 disebutkan dari NPT itu semua negara itu harus menandatangani Comprehensive Safeguard Agreement dengan IAEA. Intinya dicek, dipastikan, oh ternyata di fasilitas nuklirnya betul-betul untuk tujuan damai.
Iran menandatangani Comprehensive Safeguard Agreement. Iran juga menandatangani Additional Protocol yang lebih intrusif lagi. Bedanya seperti ini: kalau safeguard agreement biasa, kita memberikan daftar nama-nama kota ataupun nama-nama fasilitas nuklir kita. Misalnya ada di Jakarta, sebagai analogi saja, ada di Bekasi, ada di Bogor. Maka IAEA hanya boleh pergi ke sana: Jakarta, Bekasi, Bogor. Tapi dengan Additional Protocol, IAEA bisa bilang: "Wah, saya mau pergi ke Surabaya." Itu boleh.
Does the US believe Iran, as an NPT signatory, remains committed?
In the middle, there is a referee, as per the treaty itself. The referee is IAEA. Article 3 of NPT requires all states to sign a Comprehensive Safeguards Agreement with IAEA. Essentially checked, verified, ensuring facilities are truly for peaceful purposes.
Iran signed the Comprehensive Safeguards Agreement. Iran also signed the Additional Protocol, which is more intrusive. The difference: under regular safeguards, states list cities or facilities. Say Jakarta, Bekasi, Bogor. IAEA can only visit those. But with the Additional Protocol, IAEA can say: "I want to visit Surabaya." That's allowed.
👤 Narasumber (Bang Hamdan Hamedan)
Dan sebetulnya yang terjadi adalah Presiden Obama pada saat itu menegosiasikan apa yang disebut JCPOA, Joint Comprehensive Plan of Action, di mana pengayaan nuklir yang dilakukan oleh Iran dikunci hingga hanya 3,67%. Dengan kata lain, ini masih low enriched uranium hanya untuk tujuan damai. Sebagai imbal baliknya, Iran juga diberikan beberapa aset-asetnya yang dibekukan oleh Barat, dikembalikan kepada Iran. Sebetulnya agreement yang dimulai tahun 2015 hingga 2018 dihentikan oleh Presiden Trump adalah suatu safeguard yang sangat baik yang dilakukan.
Walaupun yang perlu saya tegaskan bahwa setiap negara mempunyai inalienable rights to pursue nuclear technology for peaceful purposes. Ini berlaku untuk 190 negara yang menandatangani traktat ini. Indonesia tidak terkecuali. Indonesia juga ingin mempunyai nuklir untuk energi.
Ya, bayangkan, ada sebuah studi dari Columbia University dan NASA. Energi bersih yang dihasilkan oleh reaktor nuklir itu menyelamatkan sekitar 54.000 jiwa setiap tahunnya. Karena udara yang diciptakan itu bersih dari clean energy. 54.000 itu setara dengan seluruh pegawai PLN di Indonesia. Jadi begitu dahsyatnya sebetulnya clean nuclear energy tersebut.
What actually happened is President Obama negotiated the JCPOA, Joint Comprehensive Plan of Action, where Iran's nuclear enrichment was capped at just 3.67%. In other words, still low enriched uranium strictly for peaceful purposes. In return, Iran had some of its assets frozen by the West returned. The 2015-2018 agreement halted by President Trump was actually an excellent safeguard.
Though I must emphasize every state has the inalienable right to pursue peaceful nuclear technology. This applies to all 190 signatory states. Indonesia is no exception. Indonesia also wants nuclear for energy.
Imagine, a Columbia University and NASA study found clean nuclear energy saves about 54,000 lives annually. Because the air created is free from fossil emissions. 54,000 equals all PLN employees in Indonesia. So devastatingly beneficial clean nuclear energy actually is.
📌 Catatan Teknis: Mengapa 3.67%?
📌 Technical Note: Why 3.67%?
Angka 3.67% bukan kebetulan. Ini adalah ambang aman di bawah level yang secara teknis memungkinkan konversi cepat ke senjata (biasanya >20%). Di bawah JCPOA, Iran juga dibatasi hanya menyimpan 300 kg UF6. Kombinasi ini menciptakan buffer waktu (breakout time) sekitar 12 bulan, memberi IAEA dan komunitas internasional cukup waktu untuk mendeteksi pelanggaran sebelum material bisa dialihgunakan.
The 3.67% figure isn't random. It's a safe threshold below levels technically enabling rapid weapon conversion (usually >20%). Under JCPOA, Iran was also limited to 300 kg UF6 stockpile. This combination created a ~12-month breakout time, giving IAEA and the international community enough time to detect violations before material could be diverted.
🎙️ Pewawancara (Bang Ben)
Jadi kalau di Iran itu sekarang, sebetulnya menurut Bang Hamdan, apakah memang betul nuklir itu jadi alasan utama Amerika untuk serang Iran?
So regarding Iran now, according to Bang Hamdan, is nuclear really the main US reason to attack Iran?
👤 Narasumber (Bang Hamdan Hamedan)
Jadi kalau kita melihat dalam sejarah, memang ada challenges ya dalam hubungan antara kedua negara. Kita tahu bahwa dulu di tahun 1950-an ada seorang Perdana Menteri Musaddeq yang sebetulnya democratically elected. Kemudian melalui apa yang disebut Operation Ajax, dia ditopel. Operation Ajax ini dilakukan oleh CIA, tahun 1953. Jadi diorkestrasi untuk menjatuhkan Musaddeq. Mengapa? Karena Musaddeq ingin menasionalkan minyak Iran, sumber daya alam Iran, dan bukan hanya menasionalkan tapi juga melakukan hilirisasi. Bukan hanya crude-nya saja sampai ke produksi. Kita berbicara mengenai refinery, kita berbicara mengenai kedaulatan.
Dan menurut dokumen-dokumen yang dulunya secret, sekarang tidak lagi menjadi secret, berapa harga yang dikeluarkan oleh CIA untuk menjatuhkan Musaddeq? Boleh tebak? 100 juta dolar? Tidak. 1 juta dolar. Bayangkan, negara salah satu yang terkaya di dunia terkait sumber daya alamnya, minyak dan gasnya, ditopel dengan operasi seharga 1 juta dolar. Itu yang kemudian digantikan sama Reza Pahlavi. Kalau kita adjusted for inflation, 1 juta dolar itu kurang dari 200 miliar. Kecil. Dan ini terjadi.
Kemudian ada penyanderaan di US Embassy. Semenjak itu memang hubungannya ada challenges. Saya waktu pertama kali mempelajari isu ini, kebetulan saya kuliah terkait nonproliferasi studies. Memang semenjak itu ada challenges. Tapi kan kita sampai yang saya sampaikan tadi, bahwasanya yang bisa menjadi wasit dari nuklir ini adalah IAEA.
Looking at history, there have been challenges in relations between the two countries. We know in the 1950s there was PM Mosaddegh who was democratically elected. Then through Operation Ajax, he was overthrown. Conducted by the CIA in 1953. Orchestrated to remove Mosaddegh. Why? Because Mosaddegh wanted to nationalize Iran's oil, natural resources, and not just nationalize but downstream. Not just crude to production. We're talking about refineries, sovereignty.
And according to once-secret documents, now declassified, what was the CIA's cost to overthrow Mosaddegh? Guess? $100 million? No. $1 million. Imagine, one of the world's richest countries in natural resources, oil and gas, overthrown by a $1 million operation. Replaced by Reza Pahlavi. Adjusted for inflation, $1 million is less than $200 billion today. Small. And it happened.
Then the US Embassy hostage crisis. Since then, relations faced challenges. When I first studied this, taking nonproliferation courses, indeed challenges persisted. But as I mentioned, the referee for nuclear matters is IAEA.
Kalau kita lihat ucapan dari Dr. Rafael Grossi, Direktur Jenderal IAEA, mengatakan dalam interview-nya baru-baru ini bahwa timnya memang tidak menemukan adanya upaya sistematis dan terorganisir oleh Iran dalam menciptakan senjata nuklir. Itu dalam laporan resminya. Jadi dalam laporan resmi IAEA, tidak ada upaya oleh Iran untuk menciptakan senjata. Ia tidak menemukan upaya sistematis dan terorganisir untuk menciptakan senjata nuklir. Namun juga mengatakan bahwasanya semenjak 2018 di mana JCPOA itu disobek, ada indikasi peningkatan pengayaan.
Soal persentase pengayaan: begini. Misalnya ketika kita menggali ke tanah lalu kita menemukan sebongkah uranium, itu sebetulnya hanya diperkaya secara alamiah, baru 0,7% uranium U-235. Jadi belum bisa jadi apa-apa. Lalu kemudian dikumpulkan, diproses menjadi apa yang disebut yellow cake. Yellow cake uranium. Dari yellow cake ini barulah diubah menjadi uranium heksafluorida, UF6. Nah, UF6 inilah yang dimasukkan ke centrifuge yang kalau kita suka lihat itu. Itulah proses pengayaannya.
Low enriched uranium itu rata-rata 3 sampai 5%. Itu untuk energi nuklir. Kemudian high enriched uranium itu 20%. 20% ke atas itu disebut high enriched uranium. Fungsinya apa? Ini bisa untuk riset, dan juga beberapa negara menggunakan high enriched uranium itu untuk membuat nuclear powered submarine, kapal selam bertenaga nuklir. Proses pengayaannya itu lambat di awal. Dari 0,7% hingga ke 3% itu lambat, ke 20% lambat. Tapi bila sudah mencapai 60%, ini akan menjadi semakin cepat sampailah ke titik 90% yang disebut weapons grade. Uranium U-235 yang diperkaya hingga 90% ini bisa digunakan untuk menjadi senjata nuklir.
Pertanyaannya sekarang, berapa kilogram sih yang dibutuhkan? IAEA mengatakan untuk uranium 25 kg. Untuk plutonium, 8 kg menurut IAEA. Tapi saya pernah belajar kepada orang yang betul-betul buat nuklir, senjata nuklir, namanya Dr. Siegfried Hecker. Dia mengatakan di kelas bahwa sebetulnya kita sudah sampai pada teknologi di mana 5 kg plutonium itu sudah cukup. Bayangkan, sesuatu yang begitu kecil, begitu tidak terlalu besar, bisa menciptakan energi yang begitu dahsyat.
Looking at statements from Dr. Rafael Grossi, IAEA DG, in a recent interview his team found no systematic and organized effort by Iran to create nuclear weapons. That's in the official report. So in IAEA's official report, no Iranian effort to create weapons. He found no systematic, organized effort. However, he also noted that since 2018 when JCPOA was torn up, enrichment levels have increased.
Regarding enrichment percentage: when we mine uranium from soil, it's naturally enriched at only 0.7% U-235. Not useful yet. Then processed into yellow cake. From yellow cake converted to uranium hexafluoride, UF6. This UF6 goes into centrifuges. That's the enrichment process.
Low enriched uranium averages 3 to 5%. For nuclear energy. High enriched uranium is 20%. Above 20% is high enriched. Used for research, and some states use it for nuclear-powered submarines. Enrichment is slow initially. 0.7% to 3% is slow, to 20% is slow. But past 60%, it accelerates rapidly to 90%, called weapons grade. 90% enriched U-235 can be used for nuclear weapons.
Question now, how many kilograms needed? IAEA says 25 kg for uranium. For plutonium, 8 kg per IAEA. But I learned from someone who actually builds nuclear weapons, Dr. Siegfried Hecker. He said in class that modern tech allows it with just 5 kg plutonium. Imagine, something that small can create devastating energy.
🎙️ Pewawancara (Bang Ben)
Nah ini menarik juga. Direktur Jenderal IAEA sudah mengatakan bahwa di dalam Iran sepertinya tidak ada upaya untuk pembuatan senjata nuklir. Tapi mungkin sekitar beberapa bulan yang lalu, sebelum AS menyerang Iran, Benjamin Netanyahu pernah bilang bahwa proses pengayaan uranium Iran itu sudah mencapai level-level yang sangat berbahaya. Jadi sebenarnya nih yang mana yang benar, atau apakah itu hanya upaya dari Israel untuk memberikan casus belli terhadap peperangan ini?
Interesting. The IAEA DG stated Iran seems to have no weaponization effort. But months ago, before US attacks on Iran, Benjamin Netanyahu claimed Iran's enrichment reached highly dangerous levels. So which is true, or was it just Israel's attempt to provide casus belli for war?
👤 Narasumber (Bang Hamdan Hamedan)
Jadi ada shifting sebetulnya. Pertama, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Dia telah mengatakan Iran itu dekat dengan senjata nuklir berpuluh-puluh tahun yang lalu juga, karena memang adanya hubungan distraksi bahkan enmity antara Iran dan Israel. Di tahun 90-an dia pergi ke kongres Amerika Serikat mengatakan hal demikian. Dia pergi ke United Nations juga mengatakan demikian. Bahkan menurut kesaksian John Kerry, Secretary of State selama Presiden Obama (Obama kedua), mengatakan bahwa Perdana Menteri Benjamin Netanyahu itu selalu datang kepada presiden-presiden Amerika Serikat, meminta Amerika Serikat untuk menyerang Iran. Namun selalu ditolak baik oleh Presiden Bush, baik oleh Presiden Obama, baik oleh Presiden Biden, tapi akhirnya disepakati oleh Presiden Trump. Itu yang terjadi.
John Brennan, mantan direktur US Counter Terrorism, mengatakan bahwa sejatinya ada shifting yang terjadi dalam konteks hubungan antara Iran dan Amerika Serikat. Dulu adalah adanya kesepakatan bahwa Iran boleh saja memperkaya uraniumnya, selama itu untuk tujuan damai. Tetapi tiba-tiba, for some reason menurut Brennan, pihak Israel berhasil meyakinkan Trump untuk mengganti bahasa tersebut menjadi no enrichment whatsoever — tidak ada pengayaan apapun. Jadi ini yang terjadi.
Padahal kembali lagi bahwa setiap negara itu mempunyai inalienable rights to pursue nuclear technology for peaceful purposes. Nah, inilah yang menjadi gap yang ada. Idealnya tentu bisa merefleksikan kembali kepada JCPOA, misalnya di-cap kembali enrichment hanya kepada 3,67%, uranium heksafluoridanya juga hanya 300 kg. Tetapi ketika perjanjian itu sudah dihentikan, maka apa yang terjadi? Ini kan memberikan kelemahan tersendiri.
Kita tahu bahwa Iran juga mempunyai sebuah ideologi untuk tidak mengembangkan senjata nuklir dari Ayatullah Khamenei. Nah, apakah postur ini berubah? Kita tidak tahu. Tapi ada sebuah preseden: di artikel 10 dari traktat perjanjian nuklir, negara itu bisa saja keluar jika kepentingan nasionalnya mengalami ancaman yang luar biasa, dengan memberikan notifikasi selama 90 hari. Nah, itu bisa terjadi. Kita tentunya berharap itu tidak terjadi. Kita berharap adanya coolheadedness.
There's actually a shift. First, PM Benjamin Netanyahu. He has said Iran is close to nuclear weapons decades ago too, due to the distraction/enmity relationship between Iran and Israel. In the 90s he went to US Congress saying this. He went to UN saying this. Even per John Kerry's testimony, Obama's Secretary of State, Netanyahu always approached US presidents, asking the US to attack Iran. But always rejected by Bush, Obama, Biden, until finally agreed by Trump. That's what happened.
John Brennan, former US Counter Terrorism Director, said there's been a shift in US-Iran relations context. Previously there was an understanding Iran could enrich uranium, as long as for peaceful purposes. But suddenly, for some reason per Brennan, Israel convinced Trump to change the language to no enrichment whatsoever. That's what happened.
Yet again, every state has inalienable rights to pursue peaceful nuclear technology. This is the existing gap. Ideally, we could return to JCPOA, cap enrichment back to 3.67%, UF6 limited to 300 kg. But once the agreement was halted, what happens? It creates vulnerability.
We know Iran also has an ideology against developing nuclear weapons from Ayatollah Khamenei. Has this posture changed? We don't know. But there's a precedent: Article 10 of the NPT allows a state to withdraw if its supreme national interests are threatened, with 90 days notice. That could happen. We hope it doesn't. We hope for coolheadedness.
📌 Catatan Strategis: Casus Belli vs Realitas Verifikasi
📌 Strategic Note: Casus Belli vs Verification Reality
Dalam studi keamanan internasional, narasi ancaman sering kali mendahului verifikasi teknis. Ketika laporan intelijen (sering bersifat classified) bertentangan dengan temuan verifikasi multilateral (IAEA), negara cenderung memilih jalur coercive diplomacy atau kinetic action jika kepentingan strategis (seperti kontrol energi, aliansi regional, atau postur hegemonik) dianggap lebih kritis daripada stabilitas sistem non-proliferasi.
In international security studies, threat narratives often precede technical verification. When intelligence reports (often classified) contradict multilateral verification findings (IAEA), states tend to choose coercive diplomacy or kinetic action if strategic interests (energy control, regional alliances, or hegemonic posture) are deemed more critical than non-proliferation system stability.
🎙️ Pewawancara (Bang Ben)
Kalau secara pribadi, saya enggak percaya kalau serangannya itu murni karena nuklir. Mungkin ini sama aja kayak nyerang Irak dulu, ada tuduhan pemusnah massal tapi ternyata enggak ada. Saya lebih percaya kepada geopolitiknya, bahwa Iran itu harus diganggu supaya mengganggu suplai energi kayak China dan segala macamnya. Ditambah lagi narasi ini sudah dibangun bangun oleh Benjamin Netanyahu dari tahun 90-an. Tahun 95 dia sudah mengatakan bahwa Iran itu ingin membangun persenjataan nuklir. Tapi kalau misalkan kita lihat, IAEA sudah kasih tahu bahwa itu enggak mengarah ke situ. Itu sebagai alasannya aja. Bagaimana kita bisa mempercayai sumber kalau itu datang dari intelijen asing? Nah menurut Abang gimana itu di luar dari nuklir tadi?
Personally, I don't believe the attack is purely about nuclear. Might be like Iraq before, WMD claims but none found. I believe more in geopolitics: Iran must be disrupted to affect energy supply to China etc. Plus this narrative was built by Netanyahu since the 90s. In '95 he said Iran wants nuclear weapons. But if we look, IAEA already said it's not heading that way. Just an excuse. How can we trust foreign intelligence sources? What do you think beyond the nuclear aspect?
👤 Narasumber (Bang Hamdan Hamedan)
Itu ada dua aspek ya. Pertama tadi mengenai IAEA, lalu kemudian kita langsung masuk ke real politiknya.
Yang pertama, sebetulnya IAEA safeguard, pengecekan nuklir, tidak dibangun dengan mazhab kepercayaan. Tapi berdasarkan dengan mazhab verifikasi dan intrusiveness. Jadi sebetulnya yang ada seperti di JCPOA, ada perwakilan dari Amerika Serikat ataupun orang-orang yang memang melakukan reporting kepada Amerika Serikat, puluhan hingga ratusan untuk mengecek, memverifikasi hampir tanpa notifikasi ke fasilitas-fasilitas tertentu. Jadi rezim IAEA itu tidak serta-merta based on trust, tapi trust but verify. Itu yang pertama.
Lalu yang kedua, Sun Tzu pernah mengatakan: "All wars are based on deception." All deception itu salah satu chapter pembuka di Art of War. Kita bisa juga memandang dari sudut pandang demikian.
Dan kalau kita membaca riset yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat sendiri saja. Dari 250 tahun sejarah Amerika Serikat, 150 tahunnya menurut Congressional Research Service itu diwarnai oleh konflik militer. 60% sejarah Amerika Serikat diwarnai oleh konflik militer. Ini kita belum berbicara mengenai clandestine and covert operation, kita juga tidak memasukkan data tersebut, tidak memasukkan juga terkait war of independence.
Nah, ini kan kita berbicara mengenai suatu hegemon. Kita berbicara, kalau kita baca bukunya Graham Allison, Thucidydes' Trap. Hegemon itu mempunyai pattern yang sama: selalu merasa, "Who is my next challenger?" Mereka ada rasa kecemasan. Walaupun Graham Allison dalam buku tersebut mem-point bahwa challenger Amerika Serikat adalah China, karena China memproduksi empat kali lipat sarjana STEM lebih cepat daripada Amerika Serikat setiap tahunnya. Ironis, sistem yang Amerika bangun malah menguntungkan China.
Jadi kita tidak bisa tidak melihat ini melalui kacamata realisme. Tapi di sisi lain saya suka sekali dengan apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dan juga oleh Perdana Menteri Carney dari Kanada. Kita memahami realisme, kita paham realisme, tapi kita paham juga nilai. Ada value based realism. Maksudnya: kita menghormati territorial integrity negara lain, kita menghormati kedaulatan negara lain, kita patuh pada UN Charter karena kita penandatangan UN Charter. Tetapi kita juga tetap akan pursue our national interest. Saya pikir foreign policy seperti inilah yang betul yang dibutuhkan.
Two aspects. First on IAEA, then realpolitik.
First, IAEA safeguards aren't built on trust. But on verification and intrusiveness. Like in JCPOA, US representatives or reporters, dozens to hundreds, verify facilities almost unannounced. So IAEA regime isn't trust-based, but trust but verify. That's one.
Second, Sun Tzu said: "All warfare is based on deception." Deception is an opening chapter in Art of War. We can view it from that angle.
Reading US research alone. Of 250 years US history, 150 years per Congressional Research Service are marked by military conflict. 60% of US history involves military conflict. This excludes clandestine/covert ops, excludes War of Independence data.
We're talking about a hegemon. Reading Graham Allison's Thucydides' Trap. Hegemons share a pattern: always wondering, "Who is my next challenger?" They feel anxiety. Though Allison points China as US challenger, as China produces STEM graduates four times faster annually. Ironically, the system US built benefits China.
So we must view this through realism. But I highly appreciate what President Prabowo and Canadian PM Carney said. We understand realism, but we understand values too. There's value-based realism. Meaning: we respect other states' territorial integrity, sovereignty, abide by UN Charter as signatories. Yet we still pursue our national interest. I think this is the foreign policy truly needed.
🎙️ Pewawancara (Bang Ben)
Nah itu saya pengin masuk ke situ juga. Barusan kan Abang menyebutkan Thukidides, dan Abang juga sudah mulai masuk ke dasar pemikiran strategi Pak Prabowo menghadapi situasi geopolitik ini. Nah, kalau enggak salah Pak Prabowo tuh sering ngutip Thukidides. Sebenarnya relevansinya apa sih zaman sekarang mengutip Thukidides? Saya sebagai sarjana HI, saya tahu Thukidides tapi saya enggak paham kenapa Pak Presiden terus mengutip itu. Itu kan maksudnya sesuatu yang agak abstrak, saya enggak bisa melihat relevansinya di mana.
I want to get into that. You mentioned Thucydides, and entered President Prabowo's strategic thinking on geopolitics. If I'm right, Prabowo often quotes Thucydides. What's the modern relevance? As an IR graduate, I know Thucydides but don't get why the President keeps quoting it. Seems abstract, I don't see the relevance.
👤 Narasumber (Bang Hamdan Hamedan)
Jadi kutipan yang dimaksud adalah: "The strong do what they want, the weak suffer what they must." Yang kuat melakukan apa yang mereka mau, yang lemah menderita apa yang mereka harus derita.
Ini ada asbabul wurud-nya. Mengapa ucapan ini terlontar? Jadi saat itu ada dua hegemon yang sedang berkelahi. Ada Athena, ada Sparta. Athena ini terkenal dengan kekuatan navy-nya, makanya disebut the whale, sang ikan paus. Sparta terkenal dengan infantrinya, maka disebut sang gajah. Maka ada pepatah Afrika: "When two elephants fight, it is the grass that suffers." Ketika dua gajah berkelahi, rumputlah yang menderita.
Nah, konflik ini 20-an tahun lamanya. Ada satu pulau namanya Pulau Melos. Pulau ini mengatakan kami independen. Posisinya di antara Athena dan Sparta. Kami ini nonblok, kami ini bebas aktif. Melos ingin independen. Mereka mengatakan: "Sudah 700 tahun kami independen." Lalu tiba-tiba pasukan Athena datang, lalu mengatakan kepada Melos: "Jadilah sekutu kami, bayarlah upeti kepada kami, maka kami tidak akan menyerang kalian."
Maka diplomat Melos kaget: kok bisa-bisanya polis state Athena, dari namanya aja dari Dewi Athena, dewi keadilan, dewi kebijaksanaan, dewi ilmu pengetahuan, Anda datang kepada kami setelah Anda mengetahui bahwa kami selama 700 tahun itu independen, tidak ingin berkecimpung dalam konflik, lalu Anda memaksa kami memihak Anda dan membayar upeti kepada Anda. Ini suatu pertanyaan yang rasional dari diplomat Melos yang kaget tiba-tiba pasukan Athena sudah di depan pintu gerbang.
Rupanya diplomat Athena juga tidak mau berpanjang lebar. Maka di situ dirangkum kurang lebih intisari dari percakapannya: "The strong do what we want. Kami Athena akan melakukan apa yang kami mau lakukan. The weak like yourself suffer what you must." Menderita apa yang kamu derita.
Melos menolak. Dan akhirnya apa yang terjadi? Seperti yang diancam oleh Athena, perempuan dan anak-anak mereka diperbudak, pulau mereka ditaklukkan.
Dan sebetulnya, pembelajar Machiavelli, pembelajar sejarah ini, ini berulang-ulang. Ketika Pompey yang membentuk triumvirate dengan Julius Caesar dan Crassus, ketika Pompey menaklukkan suatu kota, Messina, yang masih dalam konteks Romawi, dia menaklukkan kota Messina. Lalu pembesar-pembesar Messina mengatakan: "Kami itu punya hak loh. Kami punya hak. Ini ada nilai-nilai universal, dalam konteks ini HAM." Lalu apa yang dikatakan oleh Pompey? "Apalah gunanya kalian mengutip hukum-hukum universal di depan kami? Pasukan bersenjata lengkap."
Ini realisme politik. Gitu. Dan Pak Prabowo sebagai pembelajar sejarah memahami ini. Bagaimana kalau kita tidak siap, tidak memperkuat pertahanan kita dan ketahanan kita? Bukan hanya pertahanan — pertahanan itu defense, lalu ketahanan resiliency. Maka kita bisa menjadi korban seperti korban yang ada di sejarah. Dalam sejarah bisa saja menjadi seperti apa yang terjadi pada Pulau Melos misalnya.
Makanya seperti itu diucapkan oleh Bapak Prabowo di sidang umum PBB. Menariknya, beberapa hari kemudian bertemu dengan Perdana Menteri Carney dari Kanada. Beliau mengatakan, beliau mengagumi pidatonya: "Beautiful speech, your eloquent and powerful speech." Dan ketika Mark Carney pergi ke Davos, dia mengucapkan apa? Dia mengutip Thukidides yang disampaikan oleh Presiden Prabowo. Ini salah satu influence, bagaimana suatu pidato, suatu retorika, kemudian ada agreement antara Indonesia dan Kanada bisa menginspirasi, kalau saya boleh menyebutnya.
The quote is: "The strong do what they want, the weak suffer what they must."
There's context to it. Two hegemon were fighting. Athens and Sparta. Athens known for navy, called the whale. Sparta for infantry, called the elephant. African proverb: "When two elephants fight, it is the grass that suffers."
Conflict lasted ~20 years. An island called Melos said we are independent. Between Athens and Sparta. We are non-aligned, free and active. Melos wanted independence. "We've been independent for 700 years." Then Athenian forces arrived, told Melos: "Be our allies, pay tribute, we won't attack."
Melos diplomat shocked: how can polis state Athens, named after goddess of justice, wisdom, knowledge, come to us knowing we've been independent 700 years, don't want conflict, yet force us to pick sides and pay tribute. Rational question from a shocked Melos diplomat as Athenian troops stood at their gates.
Athenian diplomat didn't elaborate. Summarized: "The strong do what we want. We Athens do as we please. The weak like yourself suffer what you must."
Melos refused. What happened? As threatened, women and children enslaved, island conquered.
Students of Machiavelli, history know this repeats. Pompey forming triumvirate with Caesar and Crassus, conquering Messina in Roman context. Messina leaders said: "We have rights. Universal values, human rights." Pompey replied: "What use are universal laws before us? Fully armed troops."
This is political realism. President Prabowo as history student understands this. If we're unprepared, don't strengthen defense and resilience? Defense and resilience. We could become history's victims. Like Melos.
Thus spoken by President Prabowo at UN General Assembly. Interestingly, days later met Canadian PM Carney. He admired the speech: "Beautiful speech, eloquent and powerful." At Davos, Carney quoted Thucydides as stated by President Prabowo. This shows influence, how rhetoric, then Indonesia-Canada agreement, can inspire.
📌 Catatan Kontekstual: Dialog Melos dalam IR Modern
📌 Contextual Note: Melian Dialogue in Modern IR
Dalam teori Hubungan Internasional, Dialog Melos (Thucydides, Buku V) adalah fondasi pemikiran realis struktural. Ia menunjukkan bahwa dalam sistem anarki internasional, hukum internasional dan norma sering kali tidak memiliki daya eksekusi tanpa backing kekuatan material. Kutipan Prabowo di PBB 2025 secara sengaja mengangkat narasi ini untuk menekankan bahwa kedaulatan hanya bisa dipertahankan melalui kapasitas pertahanan yang kredibel dan ketahanan strategis yang mandiri, bukan sekadar deklarasi diplomatik.
In IR theory, the Melian Dialogue (Thucydides, Book V) is foundational to structural realism. It shows that in international anarchy, international law and norms often lack enforcement power without material strength backing. Prabowo's 2025 UN quote deliberately raises this narrative to emphasize that sovereignty can only be defended through credible defense capacity and independent strategic resilience, not just diplomatic declarations.
🎙️ Pewawancara (Bang Ben)
Ini menarik sih. Tapi kalau kita lihat apa yang dilakukan Pak Prabowo, indikasinya sepertinya Pak Prabowo itu ingin menjauhkan Indonesia dari Thucidydes' Trap ini. Kelemahan Melos itu apa? Kelemahan Melos itu percaya bahwa deklarasi 700 tahun mereka independen itu cukup menghalangi upaya-upaya hegemon yang sedang bertempur. Oleh sebab itu kembali lagi, pertahanannya juga harus diperkuat.
Makanya Indonesia misalnya menambah komando daerah militer 14, menambah komando daerah laut, menambah tiga komando daerah udara. Fokus Pak Prabowo pada food, energy and water. Ternyata larinya ke pertahanan. Apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo dengan membeli alutsista, pangan, itu ternyata pandangannya jauh ke depan tentang bagaimana Thucidydes' Trap itu mungkin akan terjadi pada kita. Silakan dielaborasi lagi tentang ini, tentang pertahanan. Kenapa harus pertahanan sebanyak itu? dan musuh kita siapa? Mungkin perlu juga untuk ini, mungkin pemirsa politik perlu tahu kenapa tiba-tiba Indonesia mengalami banyak orang yang mengatakan bahwa administrasi Pak Prabowo ini mengalami remiliterisasi. Bisa juga kita kaitkan dengan apa yang terjadi di luar negeri, ya enggak sih Bang?
Interesting. But looking at Prabowo's actions, indication is he wants to keep Indonesia from Thucydides' Trap. Melos' weakness? Believing 700 years of independence declaration was enough to deter fighting hegemon. Therefore, defense must be strengthened.
Indonesia adds 14 military regional commands, naval commands, 3 air commands. Prabowo focuses on food, energy, water. Turns into defense. Prabowo's alutsista purchases, food security, show far-sighted view on how Thucydides' Trap might affect us. Please elaborate on defense. Why so much defense? Who's our enemy? Political viewers might ask why Prabowo's administration faces "remilitarization" claims. Can link to global events, right?
👤 Narasumber (Bang Hamdan Hamedan)
Iya. Kalau menurut saya, dengan dinamika geopolitik yang seperti ini, kita harus fokus pada pertahanan dan ketahanan. Bukan karena kita ingin bertempur. Dulu kita pernah mendengar si vis pacem, para bellum. Sebetulnya itu artinya: jika Anda ingin perdamaian, bersiaplah untuk perang. Sebetulnya ketika Vegetius menyampaikan itu, dia sedang mengkritik Romawi Barat itu sendiri yang lupa akan pertahanannya sehingga babak belur kalah di Battle of Adrianople. Lupa bahwa perlu sekali membentuk pertahanan yang mandiri dengan militer sendiri, tidak mengandalkan tentara bayaran, tidak mengandalkan tentara auxiliary dari negara asing. Seperti halnya sekarang kalau kita lihat di Gulf states, banyak sekali mereka sekarang kelimpungan dengan auxiliary forces, karena ternyata tidak selamanya reliable.
Tetapi kata Vegetius: kita harus going back ke fitrah Roman militar. Dia bertanya: mengapa kita bangsa Romawi bisa mengalahkan bangsa Galia dan bangsa Spanyol yang jumlahnya dan secara fisik lebih kuat daripada kita? Mengapa kita bisa mengalahkan bangsa Yunani yang secara intelektual lebih cerdas daripada kita? Mengapa kita bisa mengalahkan bangsa Afrika — maksudnya founding fathers kita, pendahulu-pendahulu kita yang jauh lebih kaya daripada kita — karena mereka menempatkan pertahanan itu bukan sekadar ornamen, sekadar ada, tapi betul-betul menyiapkan.
Jadi sebetulnya defensif. Makanya dia mengatakan si vis pacem, para bellum. Karena tidak ada negara atau bangsa yang nekad menyerang kekuatan yang jauh lebih superior daripada dirinya. Intinya kalau pertahanan kita kuat, kita menciptakan efek gentar, deterrence effect. Itu yang terjadi.
Nah, itu pertahanan di satu sisi. Lalu yang tidak kalah penting adalah ketahanan. Seperti yang disampaikan oleh Presiden Prabowo: ketahanan pangan, energi, dan air. Di UN disebutnya food, energy and water. Sekarang kalau kita lihat aspek ketahanan pangan, misalnya stok cadangan beras pemerintah sekian juta ton, produksi beras kita 34,7 juta ton, konsumsi kita sekitar 31 juta ton. Jadi surplus. Lalu di komoditas lain: beras, jagung, cabai merah, cabai keriting, daging ayam ras, telur ayam ras. Memang ada yang belum surplus, seperti kedelai, bawang putih. Tapi ini terus ditingkatkan.
Karena apa? Ketika ada food shortage di dunia ini, maka negara-negara lain juga akan memprioritaskan pada kebutuhannya dalam negeri. Dan ini bukan hanya ide Pak Prabowo saja sebetulnya. Bung Karno pernah mengatakan ketika meresmikan IPB: "Pangan ini adalah urusan hidup matinya sebuah bangsa." Norman Borlaug, pemenang Nobel Perdamaian, mengatakan tidak ada peradaban yang bisa berkembang kalau tidak sesuai dengan food supply-nya.
Nah, itu dari segi pangan. Dari segi energi: misalnya penutupan Strait of Hormuz, 20% minyak dunia. Kita mendiversifikasi sumber BBM mentah dan BBM kita, melakukan diplomasi ke Rusia, lalu menambah storage facility kita, menambah refinery kita, memulai B40, meng-upgrade dari B40 ke B50 dimulai di tanggal 1 Juli 2026 karena kita produksi banyak energi nabati yang bisa dikonversi menjadi solar. Jadi biosolar B50 itu yang dilakukan. Belum lagi solar panel 100 GW, dan yang tidak kalah penting: nuklir energi 2032, itu rencana kita mempunyai nuclear reactor sendiri.
Jadi itu tidak ada satu kebijakan untuk menyelesaikan semuanya, tapi rangkaian kebijakan sekeranjang: dari mulai B50, peningkatan storage, diversifikasi, refinery, peningkatan produksi, diversifikasi sumber. Ini untuk menciptakan ketahanan energi kita, menciptakan buffer. Makanya tidak aneh, kemarin JP Morgan menulis kita menjadi negara kedua di dunia di bawah Afrika Selatan (kalau saya tidak salah) yang insulated, lebih terlindungi dari dinamika ketidakstabilan energi dunia.
Yes. With such geopolitical dynamics, we must focus on defense and resilience. Not because we want war. We heard "si vis pacem, para bellum." Actually means: if you want peace, prepare for war. When Vegetius said it, he criticized Western Rome forgetting defense, losing badly at Adrianople. Forgot the need for independent defense with own military, not relying on mercenaries or foreign auxiliaries. Like Gulf states now struggling with auxiliary forces, not always reliable.
Vegetius said: go back to Roman military nature. Asked: why could Romans defeat Gauls and Spaniards, larger and physically stronger? Why defeat intellectually superior Greeks? Why defeat Africans — our ancestors, far richer — because they treated defense not as ornament, but seriously prepared.
Actually defensive. Hence si vis pacem, para bellum. No state dares attack a vastly superior force. Core: strong defense creates deterrence effect. That's it.
Defense one side. Equally important: resilience. As President Prabowo said: food, energy, water resilience. UN calls it food, energy, water. Looking at food resilience, government rice stock millions of tons, production 34.7M tons, consumption ~31M tons. Surplus. Other commodities: rice, corn, red chili, curly chili, broiler chicken, eggs. Some not surplus yet, like soy, garlic. But continuously improved.
Why? During global food shortage, other states prioritize domestic needs. Not just Prabowo's idea. Soekarno inaugurating IPB said: "Food is a matter of life and death for a nation." Norman Borlaug, Nobel Peace laureate, said no civilization thrives without food supply match.
From food. From energy: Strait of Hormuz closure, 20% world oil. We diversify crude/fuel sources, diplomacy to Russia, increase storage, refineries, start B40, upgrade to B50 starting July 1, 2026, producing plant energy convertible to diesel. B50 biosolar. Plus 100GW solar panels, crucially: nuclear energy 2032, plan to have our own nuclear reactor.
So not one policy solves all, but a basket: B50, storage increase, diversification, refineries, production boost, source diversification. Creates energy resilience, creates buffer. Not surprising JP Morgan wrote we're world's second country after South Africa (if I'm not mistaken) insulated, more protected from global energy instability dynamics.
🎙️ Pewawancara (Bang Ben)
Nah, itu yang saya rasa kebanyakan dari masyarakat Indonesia itu kurang aware. Mereka kurang aware bahwa ternyata kita terinsulasi. Ini bukan berarti saya nge-buzzer atau gimana, tapi memang secara kalau orang harus lihat konten-konten di Australia, di Malaysia, di Singapura, mereka pada ngacungin jempol ke Indonesia tentang bagaimana kita bisa mempertahankan harga minyak kita, kita bisa membuat harga minyak kita stabil. Tapi justru di Indonesia kita terdepresiasi.
Saya tadi pagi ditelepon oleh paman saya yang tinggal di Amerika Serikat, di California. Dia komplain harga gas di sana, harga BBM di sana per barel 6 dolar. Ini sebetulnya menyusahkan rakyat Amerika sendiri. Jadi pemerintah Presiden Prabowo memutuskan untuk tidak menaikkan BBM subsidi, hanya menaikkan BBM non subsidi. Dan pertama kali itu tidak langsung menaikkan. Presiden Prabowo menggunakan APBN sebagai shock absorber dulu. BBM subsidi tidak dinaikkan, BBM non subsidi tidak dinaikkan serta-merta. Lalu kemudian ketika angkanya sudah melebihi kalkulasi tertentu, BBM non subsidi yang memang dinikmati oleh middle class harganya di-adjust, disesuaikan. Sedangkan BBM subsidi yang betul-betul bermanfaat untuk saudara-saudara kita yang paling rentan betul-betul diproteksi oleh negara.
Pertamax itu non subsidi, tapi enggak naik-naik. Jarak antara Pertamax dengan Pertamax Turbo jauh banget. Artinya negara mungkin sekarang subsidi Pertamax juga. Dan kalau misalkan negara sampai sekarang bisa subsidi Pertamax, itu hebat. Dibandingkan sama Singapura sama Australia, kita mampu menstabilkan harga BBM. Cuman ya terkadang di sosial media kita melempar itu di luar jendela karena katanya pemerintah represif, inkompeten. Tapi mereka enggak lihat harga BBM ini tetap stabil. Dan itu yang harus kita bawa, yang harus kita buat aware di masyarakat, bahwa pemerintah sebenarnya hadir di saat-saat di mana negara lain pada kesusahan, pemerintah berhasil menjadi shock absorber. Oleh karena itu kita di posisi nomor dua di daftar JP Morgan itu. Kadang pemerintah di Indonesia tuh jago. Minyak enggak naik, makanan dibagikan gratis. Pupuk sekarang langka, sementara kita stoknya lebih dari 200%, dan harganya pun diatur supaya tidak terlalu tinggi sehingga harga di petani stabil. Itu top.
Maksudnya bolehlah kita kritik pemerintah. Tapi kalau misalkan pemerintah sukses dengan KPI-nya, ya kita harus apresiasi. Jangan terus cari-cari kesalahan.
Nah, saya tertarik mungkin kita agak keluar dikit. Saya tertarik dengan nonblok. Menurut Bang Hamdan masih relevan enggak kita sebagai salah satu pentolan nonblok? Apakah harus memilih satu blok? Ditambah lagi sekarang kita sudah melihat ada beberapa market supply chain yang ada di dunia. Apakah ujung-ujungnya kita akan masuk ke supply chain BRICS atau ke yang lain? Kita sudah masuk BRICS, tapi di sisi lain kita juga masuk trade deal dengan Amerika. Apakah itu sebagai perwujudan nonblok atau sekarang sudah masuk dua blok? Itu dari pengamatan orang awam, Bang.
I think most Indonesians lack awareness of this insulation. Not buzzing, but looking at content from Australia, Malaysia, Singapore, they thumbs-up Indonesia for maintaining stable oil prices. Yet domestically we depreciate it.
My uncle in California called this morning complaining gas is $6/barrel. Actually burdens Americans. So Prabowo's government decided not to raise subsidized fuel, only non-subsidized. First time not immediate. Used state budget as shock absorber. Subsidized not raised, non-subsidized not raised immediately. When numbers exceeded calculations, non-subsidized for middle class adjusted. Subsidized for most vulnerable protected by state.
Pertamax non-subsidized but stable. Gap between Pertamax and Pertamax Turbo wide. Means state might subsidize Pertamax too. Amazing state can subsidize Pertamax now. Compared to Singapore/Australia, we stabilize fuel prices. Sometimes social media throws it out window calling government repressive/incompetent. But they don't see stable prices. This we must highlight, make society aware government is present when others struggle, successfully acting as shock absorber. Hence JP Morgan rank #2. Indonesian government sometimes excels. Oil not up, food distributed free. Fertilizer scarce elsewhere, we have 200%+ stock, prices regulated so farmers stable. Top.
We can criticize government. But if successful with KPIs, we must appreciate. Don't just find faults.
Interested to step out slightly. Interested in non-aligned. Bang Hamdan, is non-aligned still relevant? Must pick one bloc? Seeing multiple market supply chains now. Will we end up in BRICS supply chain or others? We joined BRICS, but also US trade deal. Is that non-aligned manifestation or now in two blocs? Layman observation, Bang.
👤 Narasumber (Bang Hamdan Hamedan)
Ini pertanyaannya loaded sebetulnya. Pertama aspek nonblok, kemudian BOP dan BRICS juga tidak bisa dipisahkan dari UN Security Council. Mungkin nanti saya akan cerita juga pengalaman saya waktu itu duduk di UN Security Council melihat dinamikanya.
Mengenai nonblok: kita sudah jelas bahwasanya mazhab foreign policy kita, kita tidak akan ikut blok militer manapun. Bebas aktif, tetap militer. Betul. Karena apa? Karena itu punya daya seret konflik pada akhirnya. Kadang melindungi tapi juga bisa membuat daya seret konflik. Kita ingin berkawan dengan semua orang. Makanya Pak Prabowo sering sekali mengucapkan, mengutip: "One enemy is too many, 1000 friends are too few." Satu musuh sudah terlampau banyak, 1000 kawan terlalu sedikit. Beliau berkawan dengan siapapun yang memandang Indonesia dengan mutual respect dan sama-sama ingin menguntungkan kedua belah pihak sesuai dengan kaidah our national interest dan nilai kita.
Seperti contoh: kita gabung BRICS, kemudian kita juga merampungkan IUCEPA (Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement) yang sudah berjalan negosiasinya satu dekade. Puluhan putaran negosiasi selesai di bulan September 2025. Kita membuka market kita seluas-luasnya, kita menambah kawan kita di Eropa. Dengan demikian, perputaran uang yang ada di antara Indonesia dan Eropa itu sekitar 40 sampai 50 miliar dolar AS. Kita bicara 500 triliun. Dan kita surplus, Bapak dan Ibu, kita surplus sekitar 4,4 miliar dolar (sekitar 70 triliun per tahun). Dan sekarang dengan IUCEPA, produk-produk kita dikurangi tarifnya hingga 98%, sehingga harganya jauh lebih kompetitif.
Lalu bukan hanya itu saja, kita menambah kawan. For the first time, kata Perdana Menteri Carney dari Kanada, bahwa inilah kali pertama kami menandatangani comprehensive trade agreement dengan negara ASEAN, dengan Indonesia di bawah Presiden Prabowo. Sehingga post tariff kita juga turun 95%, dan kita surplus dengan Kanada. Kanada tentu akan untung karena mereka juga mendapati situasi geoekonomi dengan tetangganya cukup menantang. Tentu dia akan mencari like-minded individuals. Inilah yang disebut oleh Perdana Menteri Carney dan Presiden Prabowo: value based realism. Kita memahami dinamika geopolitik dari kacamata realisme, tapi kita punya nilai, kita cari like-minded leaders untuk bekerja sama. Begitu juga dengan Peru, dengan Amerika Latin, dengan Afrika. Jadi kita terus tambah kawan.
Sekarang soal BOP. Saya mungkin boleh cerita. BOP itu kan keluar dari atau di-endorse oleh UN Security Council resolution. Betapa susahnya mengeluarkan suatu resolusi tersebut. Saya ingin cerita pengalaman saya di bulan Maret 2009 ketika saya berada di UN Headquarters. Saya diajak oleh supervisor saya: "Hamdan, kalau kamu ingin melihat real geopolitik, come with me." Saya duduk di bangku belakang sidang UN Security Council. Saat itu Presiden UN Security Council dipimpin oleh diplomat Libya bernama Muhammad Shariqam. Dia mengatakan: "Oke, baik. Sekarang saya akan menyampaikan apa yang ingin saya sampaikan sebagai perwakilan dari Libya." Saat itu Libya dipimpin oleh Muammar Gaddafi.
Dia mengatakan Israel telah melakukan penahanan 11.000 warga Palestina secara ilegal, membuldoser rumah-rumah warga Palestina, menyerang Gaza. Bahkan dia mengucapkan dua kata. Bayangkan, Muhammad Shariqam yang saat itu menjabat sebagai duta besar Libya untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa sekaligus presiden di bulan itu dari Security Council, mengatakan Israel telah melakukan genosida dan ethnic cleansing.
Maka saya bertanya sama supervisor saya, Ibu Anan Musen: "Menurut Ibu, ini bagaimana?" Dia hanya mengatakan kepada saya: "Memangnya mudah? Sekalipun dia jadi presiden Security Council, tiba-tiba akan keluar dokumen yang mengatakan bahwa Israel kami kecam ataupun ada embargo? Pidato berapi-api dari Muhammad Shariqam tidak berakhir pada — jangankan Security Council resolution, president communication memo saja tidak keluar." Tidak keluar.
Jadi kalau sudah kita merasa, "Oh ini harusnya seperti ini, harusnya PBB melakukan A B C D E," ingat: untuk disepakati oleh anggota Security Council harus disepakati oleh lima negara pemilik hak veto: Amerika Serikat, Prancis, Rusia, Inggris, dan China. Jadi ketika Muhammad Shariqam mengatakan itu, ketika dia tanya "Siap enggak nih untuk dijadikan sebuah resolusi?" hanya dilirik saja, dia sudah tahu jawabannya: ditolak kena veto. Jangankan veto, dilirik saja.
Itu dinamika real geopolitik at the highest level. Saya pikir dulu, mungkin karena masih belajar, saya pikir wah ini akan terjadi suatu tectonic shift. Tidak, tidak terjadi apa-apa. Yang terjadi dia keluar, kemudian dia melakukan interview intinya dia kecewa. Itu saja yang bisa keluar.
Nah, BOP ini juga di-endorse sebagai salah satu upaya (disebutkan di resolution-nya) untuk mendapatkan Palestinian statehood. Yang sering beredar itu katanya kita bayar 1 miliar dolar AS. Itu 17 triliun. Kalau kita baca saja di charter-nya, invitation itu masuk BOP itu by invitation only by the chairman. Lalu pertanyaannya: mengapa kita hadir di sana?
Indonesia masuk sana untuk mengikuti UN Security Council resolution yang telah terbit, kemudian untuk membantu Palestina mendapatkan kemerdekaannya. No stone left unturned, segala upaya dikerjakan. Karena bisa saja beberapa kali dalam sejarah geopolitik, suatu kesepakatan itu dilahirkan di luar PBB walaupun di-endorse oleh PBB, seperti halnya Oslo Accord antara Yitzhak Rabin dan Yasser Arafat. Itu dinegosiasikan di Norwegia.
Tujuan kita jelas: untuk mendorong statehood of Palestine, seperti yang tertuang di UN Security Council. Dan di BOP itu masuk by invitation, dengan membership renewal 3 tahun. Ada membership renewal 3 tahun. Tapi yang membayar 1 miliar dolar, disebutnya di situ, mendapatkan automatic renewal. Itu saja sebetulnya. Kita enggak bayar — belum bayar. Karena pasal 2-nya mengatakan bahwa membership dari BOP ini adalah by invitation of the chairman. Chairmannya siapa? Presiden Trump. Membership ini berlaku selama 3 tahun kecuali diperpanjang oleh chairman. Dan yang membayar 1 miliar dolar pada intinya mendapatkan automatic renewal. Itu saja.
Tapi kita hadir, mencoba mengadvokasikan kemerdekaan Palestina. Lebih baik yang hadir di situ adalah Presiden Prabowo dan Erdogan ketimbang membiarkan Presiden Trump atau Netanyahu mengadvokasikan kemerdekaan Palestina. Sometimes if you are not on the table, you are on the menu. Kita ingin memastikan bahwa dengan pengiriman pasukan perdamaian, seperti yang termaktub di UN Security Council tersebut, bantuan yang selama ini sulit sekali bisa masuk. Kita tidak terlibat dalam pelucutan senjata. No stone left unturned. Kalau memang BOP ini berhasil, we are on it. Kalau memang tidak berhasil, maka masih ada UN Security Council. Jadi segala upaya diupayakan.
Karena kita percaya sekali ini adalah suatu ijmak dari mulai Presiden Soekarno hingga Presiden Prabowo, bahwasanya kita harus membantu Palestina mendapatkan kemerdekaannya. Sudah diakui di PBB sebetulnya, tapi dari tahun 92 terus mendapat challenges sampai ke full membership dengan ibu kotanya di East Jerusalem, dengan two state solution.
Loaded question. First non-aligned, then BOP and BRICS can't be separated from UN Security Council. Might share my UNSC experience later.
On non-aligned: clearly our foreign policy school, we won't join any military bloc. Free and active. Correct. Why? It drags conflict. Sometimes protects but can drag into conflict. We want to be friends with all. Hence Prabowo often quotes: "One enemy is too many, 1000 friends are too few." One enemy too many, 1000 friends too few. He befriends anyone viewing Indonesia with mutual respect and mutual benefit per national interest and values.
Example: joined BRICS, also finalized IUCEPA (Indonesia-EU Comprehensive Economic Partnership Agreement) negotiated for a decade. Dozens of rounds finished Sept 2025. Open markets widest, add European friends. Thus, Indonesia-EU money flow ~$40-50B. 500 trillion. And surplus, ladies/gentlemen, ~$4.4B surplus (~70T/year). Now with IUCEPA, tariffs cut up to 98%, making products far more competitive.
Not just that, adding friends. First time, Canadian PM Carney said first comprehensive trade agreement with ASEAN, with Indonesia under President Prabowo. Thus post-tariff down 95%, surplus with Canada. Canada benefits facing challenging geo-economics with neighbors. Will seek like-minded individuals. This is what Carney and Prabowo call: value based realism. Understand geopolitics through realism, but hold values, seek like-minded leaders to cooperate. Also Peru, Latin America, Africa. Continuously adding friends.
Now BOP. Endorsed by UNSC resolution. How hard to pass. Share my March 2009 UNSC HQ experience. Supervisor said: "Hamdan, if you want real geopolitics, come with me." Sat in UNSC back row. UNSC President led by Libyan diplomat Muhammad Shariqam. He said: "Okay, will speak as Libya's rep." Then led by Gaddafi.
Said Israel illegally detained 11,000 Palestinians, bulldozed homes, attacked Gaza. Said two words. Imagine, Shariqam as Libyan UN ambassador and UNSC president that month, said Israel committed genocide and ethnic cleansing.
Asked supervisor Ibu Anan Musen: "What do you think?" She said: "Easy? Even as UNSC president, suddenly a document condemning Israel or embargo? Shariqam's fiery speech didn't end in — let alone UNSC resolution, not even president communication memo." Didn't come out.
So when we think "UN should do A B C D E," remember: UNSC agreement needs five veto holders: US, France, Russia, UK, China. So when Shariqam asked "Ready for resolution?" just glanced, knew answer: vetoed. Not even glanced.
That's real geopolitics at highest level. Thought then, still learning, wow tectonic shift. No, nothing happened. He left, gave interview basically disappointed. That's it.
BOP endorsed as one effort (in resolution) for Palestinian statehood. Rumor says we pay $1B. 17 trillion. Reading charter, invitation is by invitation only by chairman. Why attend?
Indonesia attends to follow UNSC resolution, help Palestine gain independence. No stone left unturned, all efforts made. Sometimes in geopolitics, agreements born outside UN though endorsed by UN, like Oslo Accord Rabin-Arafat. Negotiated in Norway.
Goal clear: push Palestine statehood per UNSC. BOP membership by invitation, 3-year renewal. Those paying $1B get automatic renewal. That's it. We don't pay — haven't paid. Article 2 says membership by invitation of chairman. Chairman? President Trump. Valid 3 years unless extended by chairman. Paying $1B gets automatic renewal. That's it.
But we attend, advocating Palestine independence. Better Prabowo and Erdogan present than letting Trump/Netanyahu advocate it. Sometimes if you are not on the table, you are on the menu. Ensure peacekeeping troop deployment per UNSC, aid that's hard to enter. Not involved in disarmament. No stone left unturned. If BOP succeeds, we're on it. If not, still UNSC. All efforts pursued.
Because we deeply believe this is consensus from Soekarno to Prabowo: must help Palestine gain independence. Already recognized at UN, but since '92 faced challenges to full membership with East Jerusalem capital, two-state solution.
🎙️ Pewawancara (Bang Ben)
I see, I see. Wah, lumayan juga ya duduk di sini sejam sama Abang Hamdan Hamedan ngebahas tentang strategi Indonesia, tentang Iran, tentang sedikit tentang perang Peloponnesia (Thukidides). Saya sebagai anak HI sih udah khatam. Jadi lumayan banyak juga yang kita bahas. Basically apa yang dilakukan oleh Indonesia saat ini sebenarnya sudah di course yang benar. Cuman kan untuk melihat suatu hasil itu membutuhkan waktu.
Kayak contohnya trade agreement sama Kanada, mungkin di atas sana mereka cuma nulis pulpen aja, tanda tangan doang, tapi sebenarnya efeknya sangat besar dan akan trickle down dalam waktu beberapa bulan lagi. Jadi belum diisukan sama masyarakat awam. Ketika mereka lihat Pak Prabowo ke Korea, ke Jepang, ke Kanada, ke Inggris, itu seolah-olah ivory tower banget. Tapi mereka belum merasakan aja dampaknya. Dan sebenarnya dampaknya sudah ada, contoh paling simpel ya BBM itu.
Jadi basically apapun yang terjadi di atas akan terjadi di bawah pada waktunya, dan kita semua akan merasakan. Kita hanya butuh trust the process aja.
Terima kasih Bang Hamdan Hamedan udah datang ke Real Politik, udah kasih kuliah 5 SKS. Saya ngerasa kayak mahasiswa lagi nih ngobrol sama beliau, karena kan background-nya juga HI.
I see. Wow, sitting an hour with Bang Hamdan Hamedan discussing Indonesia strategy, Iran, Peloponnesian war (Thucydides). As IR grad, quite comprehensive. Lots discussed. Basically what Indonesia does now is on right course. But results take time.
Like trade agreement with Canada, might just be pen strokes up there, signatures only, but effect is huge and will trickle down in months. Not yet discussed by public. When they see Prabowo to Korea, Japan, Canada, UK, seems ivory tower. But they don't feel impact yet. Impact already exists, simplest example fuel prices.
Basically whatever happens up top will happen below in time, we'll all feel. Just need to trust the process.
Thank you Bang Hamdan Hamedan for coming to Real Politik, giving 5 credit lecture. Feel like student again chatting, given his IR background.
👤 Narasumber (Bang Hamdan Hamedan)
Iya, terima kasih ya Bang, sudah datang.
Yes, thank you Bang, for coming.
🎙️ Pewawancara (Bang Ben)
Oke, kita akan bertemu lagi di episode berikutnya of Real Politik. I'll see you guys later. Bye-bye.
Okay, we'll meet again next episode of Real Politik. I'll see you guys later. Bye-bye.